Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menerbitkan izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyampaikan klarifikasi ini setelah muncul sorotan publik terkait aktivitas pertambangan di kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga keanekaragaman hayati dunia.
Jokowi menyatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) nikel tersebut sudah terbit sejak tahun 2017. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini hanya mewarisi izin yang telah dikeluarkan sebelumnya. “Izin itu bukan kami yang keluarkan. Itu terbit sebelum masa pemerintahan saya yang sekarang,” kata Jokowi dalam pernyataan resmi.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah terus mengevaluasi seluruh IUP yang ada, termasuk yang berlokasi di wilayah konservasi. Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk meninjau ulang setiap izin yang berpotensi merusak lingkungan atau melanggar aturan tata ruang. Ia mengaku tidak segan mencabut izin jika terbukti bermasalah.
Selain itu, Jokowi mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara utuh dan berdasarkan fakta. Ia menilai daftar medusa88 penting bagi publik untuk memahami konteks waktu dan proses perizinan, agar tidak mudah menyebarkan kesimpulan yang keliru.
Pemerintah, kata Jokowi, berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ia menyadari bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan pariwisata yang luar biasa, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus.
Dengan pernyataan ini, Jokowi berharap masyarakat memahami posisi pemerintah dan tetap mengawal isu lingkungan secara objektif dan bertanggung jawab.